Revitalisasi pendidikan SMK harus fokus dan tepat sasaran

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Revitalisasi pendidikan SMK harus fokus dan tepat sasaran

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad menyampaikan kebijakan strategis terkait revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) pada Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) se-Indonesia, di Gedung Kemendikbud, pekan lalu (22/11).

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad mengatakan, ke depan tantangan pendidikan SMK semakin berat, dinamika perubahan di dunia industri demikian cepat, tidak ada waktu untuk menunda masalah yang dihadapi, kecuali berani mengambil keputusan terhadap hal-hal yang menghambat kemajuan SMK.

“Kita perlu memiliki “Peta Jalan Revitaslisasi SMK” agar arah pengembangan SMK menjadi fokus, dan pembinaan SMK menjadi tepat sasaran,” kata Hamid Muhammad pada pembukaan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) se-Indonesia, di Gedung Kemendikbud, pekan lalu.

Dalam satu tahun pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9/2016 tentang revitalisasi SMK, Hamid mencatat banyak hal yang perlu segera direspon untuk mengangkat kualitas SMK dari banyak kekurangan dan kelemahan yang terjadi, baik dari aspek struktural maupun kultural, sehingga sebagian besar SMK belum beranjak untuk maju dan berkembang.

Setidaknya ada 3 (tiga) masalah utama yang dihadapi mayoritas  SMK dewasa ini. Ketiga masalah ini menentukan hitam-putihnya SMK. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah preventive  terhadap masalah kronis SMK, boleh jadi masa depan SMK tidak terselamatkan dari keterpurukan-keterbelakangan. Ketiga masalah utama SMK yang salin terkait itu antara lain: mutu-keselarasan kurikulum, kuantitas-kualitas guru keahlian, serta sertifikasi-kompetensi keahlian.

Hamid juga menyampaikan rencana pemerintah (Kemendikbud) untuk mengeluarkan  keputusan strategis berupa regulation “Penataan dan Penguatan SMK” sebagai langkah maju untuk penyelamatan masa depan SMK. Regulasi terhadap penataan SMK, kata Hamid, dilakukan melalui proses kajian dan pertimbangan yang kuat dari berbagai aspek. “Kami akan menyampaikan peraturan (regulation) terkait dengan hal-hal pendirian dan penutupan SMK,” kata Hamid menjelaskan.

Kebijakan

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi SMK bersifat dinamis dan akomodatif, sepanjang memberikan dampak kemajuan bagi SMK dan releted dengan DUDI (dunia usaha-dunia industri). Kebijakan bersifat strategis maupun pragmatis, keduanya bisa salin melengkapi untuk mempertajam kompetensi keahlian SMK.

Hamid Muhammad menegaskan terkait kebijakan dan regulasi terhadap revitalisasi SMK sekurang-kurangnya mengacu pada 5 (lima) masalah utama yang salin terkait  yang dihadapi mayoritas SMK di berbagai daerah.

Pertama,  penyelarasan kurikulum adalah hal strategis bagi SMK. Salah satu faktor penyebab SMK tidak siap berkompetisi, karena kompetensi yang dihasilkan belum sesuai dengan industri. Solusinya, kurikulum SMK harus memiliki kelenturan, sehingga terjadi kesesuaian dengan industri. “Keselarasan kurilkulum dengan industri menjadi perhatian penting. Hal ini harus kita kawal betul,“ujar Hamid dihadapan peserta Rakor dengan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi.

Hingga kini, pemerintah telah melakukan penyelarasan kurikulum paket keahlian  sebanyak 110 paket keahlian, dari 142 keahlian yang dimiliki SMK. Untuk merespon dinamika kebutuhan dunia industri, pemerintah akan menambah paket keahlian baru. Demikian sebaliknya, paket keahlian yang sudah tidak diperlukan, direkomendasikan untuk ditutup. Sebab, paket keahlian yang mis-match dengan industri, menjadi salah satu faktor kontributif terhadap angka pengangguran. ”Pada 2018 pemerintah akan melakukan “moratorium” terhadap program keahlian tertentu”.

Kedua, selain kurikulum, Guru tidak kalah penting yang bisa menentukan maju-mundurnya SMK. Satu guru bisa menentukan banyak hal terhadap kualitas SMK, terlebih guru SMK dengan predikat guru produktif. Sampai saat ini, problem guru secara kualitas dan kuantitas belum terjawab tuntas.

Dalam konteks ini, pemerintah akan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan guru, sehingga punya solusi tepat, selain cepat. “Kita harus melakukan audit terhadap keadaan guru SMK, jumlah dan kekuranganya,” lanjut Hamid.

Masih terkait dengan kualitas guru, Hamid juga minta kepada pemerintah daerah untuk melakukan “standarisasi” terhadap guru SMK. Bila tidak sesuai standar, pemerintah harus berani mengambil keputusan tegas dan konsisten.

Perihal guru SMK tersebut, secara regulasi di atur dalam Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Darerah. ”Peranan Pemerintah Daerah tidak kalah penting dalam menentukan kualitas guru SMK, termasuk mengatasi kekurangan guru SMK, “ujar Hamid memberi penjelasan.

Ketiga,  sertifikasi kompetensi keahlian adalah bentuk pengakuan terhadap keahlian SMK. Dalam memenuhi kebutuhan sertifikasi, pemerintah telah memiliki sejumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Sebanyak 327 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1). Ke-327 SMK itu sudah menerima Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga bisa menguji dan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk peserta didiknya.

Dalam hal sertifikasi, perlu dipikirkan supaya sertifikat dapat dikeluarkan tidak menunggu siswa lulus sekolah, tapi bertahap sesuai dengan kompetensi yang sudah dimilikinya. Bisa setiap tahun satu sertifikasi keahlian, dan sertifikasi keahlian secara komulatif diakhir studi siswa.

Keempat,  kerjasama SMK dengan industri menjadi keharusan, jika tidak SMK hanya tinggal nama. “Bila SMK tidak memiliki kerjasama dengan industri, keberadaan SMK tidak menjadi jelas. Sementara kita harus kerja riil,” ujar Hamid menjelaskan, mengapa kerjasama SMK dengan industri menajdi keharusan.

Kendati kerjasama SMK dengan industri dari sisi kualitas relatif bervariasi, tetapi tanpa kerjasama dengan industri, SMK tidak memiliki reference untuk mengukur keberhasilan. Karena pihak industri yang relevan menilai kualitas hasil pendidikan SMK. Hamid menyatakan, SMK wajib melakukan kerjasama dengan industri, agar SMK tidak menjadi kontributor terhadap pengangguran.

Ia menyarankan, agar setiap satu keahlian SMK kerjasama dengan satu industri, ini penting agar kualitas SMK dapat konsisten terjaga. Tanpa itu maka SMK itu hanya tinggal nama, tanpa kerja konkrit.

Kendati itu adalah langkah pragmatis, Hamid meminta jangan mengabaikan pentingya bermitra dengan industri. Terhadap SMK yang tidak memiliki kerjasama dengan industri, pemerintah akan melakukan evaluasi dan mengambil tindakan, dengan mengalihkan siswa atau menurut SMK yang bersangkutan.

Kelima, SMK harus memiliki kelas kewirausahan, setidaknya dalam setiap paket keahlian terdapat satu materi kewirausahaan. Pemerintah mendorong kelas kewirausahaan SMK, tidak harus menunggu persiapan terlalu lama. Sebab, kebutuhan pembangunan mindset entrepreneur sudah menjadi kebutuhan mendesak.

Untuk menghadapi tantangan generasi milenial yang ditandai dengan kreatifitas anak-anak muda dalam bisnis berbasis digital, maka dunia SMK tidak bisa mengabaikan kebutuhan tersebut.

Kapabitas

Pada kesempatan Rakor itu, Ketua Tim  Revitaliasi SMK, Prof. Dr.  Waras Kamdi dalam paparan “Peta Jalan Revitalisasi SMK” mengatakan arus perubahan terlalu deras untuk diantisipasi, kecuali kita bisa menyiapkan siswa SMK, bukan sekedar memiliki kompetensi, tetapi juga punya capability  untuk menyelesaikan tugas-tugas di luar job pada umumnya.

Bagi Prof. Dr. Waras, menyongsong era perubahan yang sangat dinamis ini, pengembangan SMK tidak cukup untuk menghadapi masalah-masalah yang hanya didekati dengan pemenuhan kompetensi. Karena, persoalan di masa medatang lebih kompleks. Karena itu, membangun kemampuan lain, yang disebut dengan capability menjadi keharusan.

Pembangunan mind-set entrepreneur  siswa SMK merupakan kebutuhan bagi kesiapan generasi mendatang menghadapi dunia industri maupun dunia kerja pada umumnya. “Pada aspek ini terkait dengan pembangunan budaya untuk menggerakan kesadaran membangun potensi kekayaan alam, dengan pendekatan penguatan local wisdom,”ujar Prof. Dr. Waras Kamdi, dari Universitas Negeri Malang.

Sementara itu, Direktur Centre for Economic Democracy Studies, Zaenul Ula, berpendapat kebijakan pemerintah terkait dengan “Penataan dan Penguatan SMK” diharapkan bisa memberikan optimisme kepada masyarakat untuk mengendalikan kualitas SMK.

Kebijakan yang diambil pemerintah (Kemdikbud) bukan saja untuk menghadapi dinamika dunia industri dalam memasuki era industri digital 4.0. apalagi dikaitkan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, tentu lebih penting bagi peran SMK ke depan. “Tetapi, kebijakan pemerintah juga dimaksudkan untuk penyelamatan kualitas pendidikan SMK di masa mendatang, yang melayani 13.600 SMK dari sabang sampai merauke  dengan lulusan hampir 4 juta siswa setiap tahun,” ujar Zaenul Ula.

Rusia tuding Israel penyebab jatuh pesawat Ilyushin II-20
Rahasia menghasilkan anak seperti Sandiaga Uno
Meskipun menang pilpres, Prabowo tak bisa intervensi kasus Buni Yani
Golkar panggil caleg yang dukung Prabowo
 Fadli Zon laporkan balik Rian Ernest soal potong bebek angsa PKI
Berebut magnet Yenny Wahid
Bamsoet harap Yenny Wahid dukung Jokowi
Golkar anggap dukungan kadernya ke Prabowo bukan suara resmi partai
Forum caleg Golkar dukung Prabowo-Sandiaga Uno
Golkar nilai perempuan penentu utama, bukan objek pelengkap
Menyusui tandem butuh dukungan ayah ASI
Mardani dapat tugas kawal suara emak-emak
Menangkan Prabowo atau Buni Yani masuk bui
Anak berbohong, bagaimana mengatasinya?
Berhasil jatuhkan Ahok, Buni Yani masuk tim Prabowo
Fetching news ...