News Law

Usai divonis 15 tahun, Novanto masih diincar KPK

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Usai divonis 15 tahun, Novanto masih diincar KPK

Meskipun vonis 15 tahun penjara dan hukuman-hukuman tambahan lain telah dijatuhkan kepada Mantan Ketua DPR Setya Novanto, KPK masih akan mencermati lebih lanjut apakah ada praktik pencucian uang pada perkara korupsi KTP elektronik itu.

"KPK akan mencermati hal itu. Setelah putusan ini, tentu akan kami lihat isi dari putusan dan fakta-fakta lain apakah akan diperhatikan. Apakah terkait KPK akan masuk ke dugaan tindak kejahatan TPPU atau tidak," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (25/04/2018).

Novanto telah divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS (sekitar Rp65,7 miliar dengan kurs Rp9.000 per dolar AS saat itu) dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan Novanto.

Selain itu, ada hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Novanto selama lima tahun setelah dia menjalani hukuman penjara.

Menurut Diansyah, dalam persidangan terungkap, penerimaan uang kepada Novanto melalui Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dibuat seolah-olah tidak terkait proyek KTP elektronik.

"Kemarin sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa kalau dilihat dari alur perpindahan uang sampai pada dugaan penerimaan uang melalui Irvanto dan Made Oka, kemudian dibuat kamuflase seolah-olah uang itu tidak terkait proyek KTP elektronik. Tentu itu kami dalami juga," kata dia.

Sebelumnya, aliran uang itu dalam persidangan terungkap berasal dari berbagai tempat penukaran mata uang asing.

Lebih lanjut, dia menyatakan, KPK juga terbantu dengan keterangan sejumlah pihak yang telah menjadi kolaborator keadilan  terkait putusan terhadap Novanto itu.

Gerindra tak masalah PKS lebih optimalkan Sandiaga daripada Prabowo
Merayakan kemerdekaan diri versi Kishimi dan Koga
Mari rayakan 16 hari kampanye antikekerasan terhadap perempuan
Pengampunan sejati
Budiman: Pengetahuan Rocky Gerung so old, sudah kedaluarsa!
PSI usulkan debat capres dan cawapres di desa
PKB nilai Banser ingin bakar bendera HTI bukan bendera tauhid
Bamsoet pimpin peluncuran aplikasi DPR Now
DPR RI minta penjelasan parlemen Myanmar di forum internasional soal Rohingnya
PDIP: pelemahan rupiah sudah sejak Indonesia merdeka
DPR usul aturan pidana atas bea materai
PSI minta Sandiaga tidak nyinyir soal dana kelurahan
Menegakkan prinsip good governance
Selain di perguruan tinggi, PKS usul debat capres di pasar dan gedung olahraga
Fadli Zon nilai Jokowi sindir diri sendiri
Fetching news ...