News

MKD tidak akan persulit proses penggeledahan ruangan Eni Maulani Saragih

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

MKD tidak akan persulit proses penggeledahan ruangan Eni Maulani Saragih

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya tidak akan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyegelan yang telah dilakukan dan tahapan pengeledahan yang akan dilakukan. Menurutnya, surat izin KPK kepada MKD telah sesuai dengan undang-undang.

"Saya pikir ya karena sudah ada informasi dan sesuai Undang-undang kami tidak mempersulit penyegelan yang sudah dilakukan mungkin tahapan berikutnya adalah pengeledahan," kata Sufmi kepada wartawan Rimanews di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin, (16/07/2018).

Sufmi mengatakan KPK sebelumnya telah meminta izin untuk penyegelan ruangan Eni Maulani Saragih, Sabtu (14/07/2018). Namun, menurutnya hingga saat ini surat izin pengeledahan dari KPK belum sampai ke MKD.

"Sampai hari ini sih belum ada, tapi informasi dalam waktu dekat dan sesuai amanat Undang-undang. Ketika itu kemudian prosedurnya diikuti, kita juga tdak akan persulit," lanjut Sufmi.

Dari pantauan wartawan Rimanews, ruangan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih siang ini, Senin (16/07/2018) telah disegel oleh KPK. Pintu ruangan Eni telah disegel dengan tanda penyegelan KPK.

Sebelumnya, Eni Maulani Saragih ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinas Menteri  Sosial Idrus Marham, di kawasan Widyachandra, Jakarta Selatan, Jumat (13/07/2018). 

Eni ditangkap terkait dengan kasus suap  kesepakatan kontrak kerja dalam pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Pada operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang sebesar Rp 500 juta dan ikut menahan 8 orang terdiri dari sopir, staff ahli dan pengusaha swasta.

Saat ini KPK telah menetapkan status Eni Maulani Saragih menjadi tersangka penerima suap proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Menurut KPK, Eni telah melanggar Pasal 12 hurus a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Sindir Jokowi, Fahri Hamzah: Tukang cukur jangan diajak selfie, dikasih modal
Kubu Jokowi: Jangan pilih pemimpin berengsek
Fetching news ...