PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

REPORTED BY: Insan Praditya

PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengharapkan pemerintah tidak mempolitisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Pernyataan ini diungkapkan karena pembebasan itu dilakukan di tahun politik, Namun dia tetap mengapresiasi langkah pemerintah itu.

"Saya apresiasi keputusan pemerintah dan saya berharap ini tidak di politisasi," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Selasa (22/01/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan Ba'asyir sudah menjalankan masa 2/3 tahanannya, sehingga dia mempunyai peluang untuk bebas bersyarat atas dakwaan kasus terorisme yang dijalankan.

"Kalau saya lihat dari sudut lamanya sudah 2/3 masa tahanan dengan remisi, sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat," jelasnya.

Dia berharap peran pemerintah harus membina narapidana untuk menjadi warga negara yang baik, supaya napi tersebut dapat melupakan kejahatannya di masa lalu.

"Karna seluruh narapidana seluruh kasus apa pun berhak mendapatkan haknya, apalagi prinsip narapidana di rumah pemasyarakatan ini kan sebenarnya dibina untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi," tutupnya.

Berbeda dengan Mardani, Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Guntur Romli menilai pembebasan Abu Bakar Ba'asyir oleh Presiden RI Jokowi semata-mata untuk menghindari serangan pihak oposisi, jika kondisinya Abu Bakar Ba'asyir meninggal di dalam tahanan.

Dia mengatakan pihak oposisi selalu mencari celah untuk menyerang Jokowi dengan isu SARA, sehingga tidak heran jika hoaks dan fitnah pun selalu gencar dilakukan.

"Kalau sampai hal ini terjadi, ABB meninggal dalam penjara, sementara BTP bebas yang bagi lawan-lawannya tetap dituduh 'penista agama'. Maka akan menjadi amunisi lawan-lawan politik Jokowi untuk menyerang dan menjadi gorengan panas untuk Pilpres 2019," kata Romli dalam keterangan tertulis, Minggu (20/01/2019).

Fadli Zon nilai ujian nasional tak selesaikan persoalan standardisasi pendidikan
KPU nilai debat ketiga lebih kondusif dibanding debat kedua
Golkar nilai debat cawapres tak seimbang, Ma'ruf Amin jauh lebih menguasai
Kubu Prabowo nilai Ujian Nasional pantas dihapus
Allah lebih memihak perempuan?
Politisi Demokrat desak audit lingkungan di Pulau Wawonii dan Kabaena
Bautista kembali menangi balapan kedua WSBK Thailand
Penjelasan Bank Mandiri soal surat tagihan perusahaan Prabowo
Infrastruktur langit Ma'ruf Amin sempat buat penonton debat tertawa spontan
Bamsoet: Kalau tidak ada UN, kualitas pendidikan akan timpang
Hari ini, IHSG diprediksi terkoreksi wajar
Cara mutusin hubungan dengan baik
DPR RI berhasil dorong isu diskriminasi muslim Ulghur di Parlemen OKI
Usai menangi balapan pertama, Selisih poin Bautista dengan Rea semakin melebar
Anggota DPR minta masyarakat tak reaktif sikapi aksi teror di Selandi Baru
Fetching news ...